Kebijakan Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun 2019

DuniadikDasmen - Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS yakni jadwal Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Bantuan Operasional Sekolah selalu mengalami perubahan program. Seperti pada tahun 2005-2010, BOS untuk jenjang pendidikan dasar yakni anggaran dari Kementerian Pendidikan yang dianggarkan pada dekon SKPD Pendidikan Provinsi. Kemudian Tahun 2011 BOS untuk jenjang pendidikan dasar melalui transfer kawasan (Dana Transfer Lainnya) yang dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota.
yang selanjutnya disingkat BOS yakni jadwal Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan Kebijakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun 2019
Kebijakan BOS Tahun 2019

Sedangkan pada tahun 2012-2015, BOS untuk jenjang pendidikan dasar meskipun melalui transfer kawasan (Dana Transfer Lainnya) namun dianggarkan pada APBD Provinsi. BOS untuk jenjang pendidikan menengah Anggaran Kementerian Pendidikan Dianggarkan pada RKA Direktorat Pembinaan Sekolah Menengan Atas dan Direktorat Pembinaan SMK. Tahun 2016-2018 BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah Transfer Daerah (DAK Non Fisik) Dianggarkan pada APBD Provinsi. 

Pada tahun 2019 ini BOS mengalami perubahan kembali, yaitu BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah Transfer Daerah (DAK Non Fisik); Dianggarkan pada APBD Provinsi.

Pembagian variabel BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun 2019

Bantuan Operasional Sekolah ini dibagi dalam tiga variabel pada tahun 2019, yakni BOS Reguler, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi.

1. BOS Reguler
Biaya Satuan BOS Reguler 2019
SD      : Rp 800.000,-/siswa/tahun
SMP   : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun
SMA : Rp 1.400.000,-/siswa/tahun
SMK : Rp 1.600.000,-/siswa/tahun
PKLK : Rp 2.000.000,-/siswa/tahun
NO
KOMPONEN
KETERANGAN
1
Tujuan
Menyediakan pembiayaan operasi nonpersonal di satuan pendidikan
2
Sasaran
Seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta
3
Indikator yang dipakai
Jumlah siswa yang mempunyai NISN
4
Formula Hitung

5
Sumber Data
6
Cuf Off Data
15 Desember (T-1)
7
Mekanisme Penyaluran
Per-semester
8
Pemanfaatan Anggaran
biaya operasi nonpersonal satuan pendidikan
9
Mekanisme Pemantauan
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

2. BOS Kinerja
Biaya Satuan BOS Kinerja 2019
SD    : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
SMP : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
SMA : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
SMK : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
Disalurkan sekaligus pada penyaluran pertama
NO
KOMPONEN
KETERANGAN
1
Tujuan
Mendorong peningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian penghargaan
2
Sasaran
Sekolah yang berhasil meningkatkan mutu
3
Indikator yang dipakai
Peningkatan mutu sekolah
Daerah yang mempunyai keberpihakan terhadap Pendidikan (BOSDA)
4
Formula Hitung
Indeks kinerja x harga satuan BOS kinerja/ siswa/ tahun
5
Sumber Data
pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/raporNG/index.php
6
Cuf Off Data
15 Desember (T-1)
7
Mekanisme Penyaluran
Sekaligus diawal tahun anggaran
8
Pemanfaatan Anggaran
Tambahan biaya operasional sekolah untuk peningkatan mutu
9
Mekanisme Pemantauan
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

3. BOS Affirmasi
Biaya Satuan BOS Affirmasi 2019
SD      : Rp 42.000.000,-/sekolah/tahun
SMP   : Rp 48.000.000,-/sekolah/tahun
SMA   : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
SMK   : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
PKLK : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
Disalurkan sekaligus pada penyaluran pertama
NO
KOMPONEN
KETERANGAN
1
Tujuan
Memberikan embel-embel biaya tetap (fix cost) operasional sekolah
2
Sasaran
Sekolah yang berlokasi didesa sangat tertinggal
3
Indikator yang dipakai
Indeks desa membangun dari Kemendes PDTT
4
Formula Hitung
Unit cost BOS afirmasi perjenjang
5
Sumber Data
Dapodikdasmen dan Kemendes PDTT
6
Cuf Off Data
15 Desember (T-1)
7
Mekanisme Penyaluran
Sekaligus diawal tahun anggaran
8
Pemanfaatan Anggaran
Pemenuhan biaya operasional sekolah
9
Mekanisme Pemantauan
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  1. Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS; (pencairan/ penyaluran per-semester)
  2. Memberikan masukan kepada Kemenkeu dan Kemdagri untuk memaksimalkan pengelolaan dana BOS di kawasan dan di sekolah.
  3. Menetapkan indeks kinerja sekolah

 Sasaran akseptor dana BOS
Sasaran akseptor dana BOS yaitu Pendidikan Dasar, yaitu tingkat SD dan SMP, Pendidikan Menengah yaitu Sekolah Menengan Atas dan SMK, serta Pendidikan Khusus yaitu SDLB/SMPLB/SMALB SLB. Selain itu dana BOS sanggup dicairkan bila semua sekolah negeri yang sudah ada dalam database Dapodik, semua sekolah swasta yang sudah mempunyai izin operasional, sudah ada dalam database Dapodik, dan bersedia mendapatkan BOS serta alokasi jumlah siswa akseptor BOS menurut siswa dengan NISN

Permasalahan

  1. Penatausahaan BOS di kawasan yang menyulitkan sekolah
  2. Pengelolaan jadwal BOS di sekolah kurang optimal disebabkan kurangnya sumber daya insan (SDM) di sekolah
  3. Keterlambatan penyaluran per triwulan akhir lemahnya koordinasi lintas bidang di dinas pendidikan dan antar SKPD
  4. Peran dinas provinsi/ kabupaten/ kota dalam verifkasi data belum optimal
  5. Belum seluruh dinas provinsi memakai sumber data cut off dalam penetapan alokasi per sekolah

Rekomendasi
  1. Mengusulkan penyaluran BOS per semester
  2. Peningkatan tugas dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dalam verifikasi data
  3. Komitmen forum terkait (Kemenkeu, Kemendagri, Pemda) dalam penyaluran dana BOS sempurna waktu dan sempurna sasaran
  4. Penyaluran dana BOS untuk semua jenjang mengikuti prosedur belanja tidak langsung
  5. Mewujudkan otonomi satuan pendidikan sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003
Untuk mendownload Kebijakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun 2019 secara lengkap silahkan klik tautan berikut ini :


atau melalui link dibawah ini :

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tutorial Install Aplikasi Syncdapo Jabar Di Sim Pepe

Image
DuniadikDasmen - Aplikasi SyncDapo Jabar di Sim PePe merupakan aplikasi yang dikembangan Disdik Provinsi Jawa Barat untuk menghimpun database pendidikan khususnya dilingkungan Provinsi Jawa Barat, sumber data diambil dari aplikasi Dapodik Sekolah . Install Aplikasi SyncDapo Jabar Master aplikasi syncdapo2019.exe sanggup didownload di url sync.disdik.jabarprov.go.id  pada hidangan download atau sanggup mengunduhnya pada link berikut: 1 . syncdapo2019-64 2 . setup32 Jalankan syncdapo2019.ex e, untuk melanjutkan klik tombol Accept Hasil installasi aplikasi pada C:\syncdapo2019.exe , sebagai berikut: Fungsi file: Setup.exe , melaksanakan setup aplikasi. Syncdapo.exe , menjalankan syncdapo. Syncdapo-ON.exe , meng-aktifkan service syncdapo. Syncdapo-OFF.exe , menon-aktifkan service syncdapo. Aplikasi syncdapo jabar berjalan pada port 1616, sehingga secara manual sanggup dijalankan pada browser dengan url http://localhost:1616 , tampilan awal aplikasi:
Read more

Download Surat Edaran Ppdb Tahun Pelajaran 2019/2020

Image
DuniadikDasmen -  Berdasarkan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ ihwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019/2020 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Bapak. Muhajir Efendi beserta Menteri Dalam Negeri, Bapak. Tjahyo Kumolo di Jakarta pada tanggal 10 April 2019 semoga segera disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengenai akan dilaksanakannya penerimaan peserta didik gres (PPDB) tahun pedoman 20l9 /2020 . Surat Edaran PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 Ketentuan pelaksanaan penerimaan peserta didik gres (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020 Pada proses penerimaan peserta didik baru, dibutuhkan dinas pendidikan memberikan kepada sekolah-sekolah agar: Menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidik
Read more

Cara Verval Data Mapel Pkp Di Sim Pkb Era 2019

Image
DuniadikDasmen -  Di final tahun pelajaran 2018/2019 ini pada laman Sim PKB - Guru Pembelajar, Para kepala sekolah dan guru PNS atau pun Non PNS baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta diwajibkan untuk melaksanakan verval data mapel pada Sim PKB. Verifikasi dan validasi data mapel PKP ini diharapkan untuk menentukan guru inti pada jadwal PKP atau Peningkatan Kompetensi Pembelajaran dengan cara menyesuaikan jenjang dan mata pelajaran yang diampu ketika ini untuk acara diklat PKP. Verval Data Mapel PKP di Sim PKB Periode 2019 Verval data mapel PKP di Sim PKB ini nantinya sebagai penentu pada jadwal diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran  (PKP) Periode 2019 yang akan di ikuti oleh kepala sekolah dan guru sesuai dengan apa yang sudah dilakukan proses verval mapel PKP pada halaman Sim PKB. Langkah-langkah Verval Data Mapel PKP di Sim PKB Periode 2019 Untuk melaksanakan verval data mapel pada Sim PKB, Kepala sekolah dan guru sanggup mengaksesnya eksklusif pada l
Read more